Politik Keuangan dan Anggaran : Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Pada hari Selasa, 14 Juni 2011, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga berkesempatan mengadakan kuliah seminar yang diisi oleh Prof. Dr. Pratikno M.SocS. Beliau adalah Dekan FISIPOL UGM saat ini, dan salah satu pakar ahli dibidang otonomi daerah. Secara kebetulan mahasiswa yang mengambil mata kuliah Politik Keuangan dan Anggara kelas Politik mendapatkan tugas untuk merangkum apa yang beliau sampaikan. Selain itu mahasiswa Magister Ilmu Politik dan anak dari jurusan Administrasi Negara juga wajib mengikuti seminar ini. Berikut adalah rangkuman yang merupakan tugas mata kuliah PolKeu.

Dilakukannya desentralisasi fiskal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam otonomi daerah. Otonomi daerah yang dilakukan pasca reformasi muncul disebabkan oleh tuntutan agar dilakukannya desentralisasi kekuasaan dari sentralistik era Orda Baru. Pemerintah Pusat melakukan pembagian kewenangan dan urusan kepada pemerintah daerah, yaitu provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Pemerintah memiliki Peraturan Pemerintah (PP) nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Menurut Bab II Pasal 2 ayat (2) dijabarkan bahwa pemerintah pusat mnegurusi urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

Sementara itu dalam Bab II Pasal 2 ayat (4) pemerintahan daerah mendapatkan 31 bidang urusan, diantaranya masalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian,Β  pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik,Β  kearsipan, perpustakaan, komunikasi dan informatika, serta pertanian dan ketahanan pangan yang terdiri dari kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan dan perindustrian.

Pendelegasian wewenang yang dilakukan bukan hanya melakukan desentralisasi kekuasaan dan fungsi semata namun juga dilakukannya desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal dilakukan dalam rangka kewajiban pemberian bantuan dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Bantuan tersebut tertuang dalam Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus serta Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. Pemberian dana bantuan sesuai dengan pembagian fungsi dari pemerintah pusat ke daerah dinamakan dengan money follow function, dimana adanya pemberian fungsi kewenangan dan pendelegasian kekuasaan diikuti dengan fungsi anggaran yang dialihkan kepada daerah. Sehingga semakin besar pembagian fungsi yang diberikan secara langsung ikut memperbesar pemberian bantuan dananya.

Pada dasarnya pemerintah daerah sudah diberi rambu-rambu oleh pemerintah hanya boleh mengelola pendapatan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi, bagi hasil perusahaan daerah, serta pinjaman daerah. Diluar itu dana masih masuk ke kas negara, namun ada pemberian bagi hasil bagi daerah seperti bagi hasil pertambangan.

Pada dasarnya, setiap daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berbeda-beda. Pajak, retribusi sebagai salah satu dana terbesar dalam pendapatan daerah jumlahnya tergantung kepada jumlah penduduk di setiap daerah, usaha jasa seperti reklame, parkir, pariwisata, sewa toko juga tidak dimiliki oleh daerah dalam jumlah yang sama. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan didalam PAD. Fungsi desentralisasi fiskal menjadi vertical fiscal balance dan horisontal fiscal balance. Vertical fiscal balance berarati mengurangi sentralisasi dalam pengelolaan anggaran seperti yang terjadi pada era Orde Baru. Sedangkan horisontal fiscal balance berusaha mengurangi ketimpangan yang terjadi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.

Kesenjangan inilah yang terjadi ketika era Orde Baru. Dimana Aceh dan Papua memiliki sumber daya yang melimpah, namun dalam pengelolaan secara sentralistik menyebabkan daerah tersebut tidak pernah menikmati hasil kekayaan daerah mereka sendiri. Bagitu juga derah lain seperti Kalimantan Timur dan Riau menyebabkan terjadinya pergejolakan. Ketimpangan pembangunan yang terjadi antara di Jawa dengan daerah diluar Jawa yang menyebabkan banyaknya tuntutan otonomi daerah setelah era reformasi.

Namun ternyata setelah dilakukan otonomi daerah diikuti dengan desentalisasi fiskal berjalan kurang maksimal. Masih munculnya disparitas yang terjadi antara Jawa Bali dengan daerah diluar Jawa-Bali. Β Seperti dalam data PAD Provinsi tahun 2010, empat besar diduduki oleh provinsi di Jawa, sementara provinsi luar Jawa masih didominasi oleh provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Bandingkan dengan data 10 besar terendah dalam PAD 2010, yang didominasi provinsi dari Sulawesi, Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Apalagi ketika melihat PAD kabupaten/kota 2010, kota Surabaya (Jawa) dan kabupaten Badung (Bali) menempati dua teratas, sementara posisi 10 besar terendah masih didominasi kabupaten/koa di Papua, Nusa Tenggara meskipun Mimika merupakan salah satu kota yang memiliki PAD terbesar nomor 8. Posisi PAD kota Surabaya senilai hampir 1,040 trilliun rupiah. Bandingkan dengan Kabupaten Nias Barat yang berada di posisi 10 besar terendah yang hanya memiliki PAD senilai 1 miliar rupiah. Atau dengan kabupaten Tambraw, yang berada di posisi 2 terbawah dengan PAD yang hanya 56 juta rupiah, bahkan kabupaten Maybrat yang baru saja didirikan belum memiliki PAD sama sekali.

Sementara dalam dana perimbangan, muncul Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Bengkalis yang memiliki dana perimbangan yang hampir menyentuh nilai 3,7 triliun rupiah dan 2 triliun rupiah. Dengan catatan, kedua daerah tersebut tidak mendapatkan dana alokasi umum (DAU), namun memiliki penghasilan dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak yang relatif sangat besar. Sementara kota Bogor, kota Bandung, dan kota Garut mendapatkan bantuan DAU diatas 1 triliun rupiah, jauh lebih besar dari daerah lain. Bandingkan dengan Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat yang hanya memiliki dana perimbangan kurang dari 200 miliar rupiah, dengan bantuan DAU yang hanya 60 sampai dengan 100 juta rupiah. Bahkan Kabupaten Sabu Raijua hanya memiliki dana perimbangan kurang dari 110 miliar rupiah. Dalam distribusi dana perimbangan, ternyata sebanyak 62% dana pemerintah pusat masuk ke kas daerah di Jawa, Bali dan Sumatera. Bandingkan dengan Papua, Maluku dan Nusa Tenggara bahkan mendapatkan dana yang tidak mencapai 10%.

Berdasarkan paparan diatas, maka sangat terlihat bahwa daerah di Jawa-Bali masih sangat mendominasi dalam hal penerimaan pajak dan dana alokasi. Sementara itu, daerah di Sumatera dan kalimantan bisa mengungguli dalam pendapatan di sektor perambangan. Bagaimanakah dengan daerah berada di luar Jawa dan tidak memiliki kekayaan alam yang melimpah. Sementara itu, dari analisis Forum untuk Transparasi Anggaran (FITRA) untuk tahun 2009, penggunaan APBD sebesar 64,03% habis digunakan untuk belanja pegawai birokrat saja. Bahkan untuk tahun 2010, malah terjadi kenaikan mencapai nilai 66,11%. Sisanya kurang dari 40% yang digunakan untuk belanja publik. Ini artinya bagaimanakah pembangunan akan dilakuakan, ketika dana APBD saja sudah habis untuk membiayai pegawai administrasinya, bukan untuk membiayai pembangunan daerah. Padahal ketika pembangunan dilakukan, seperti pembangunan jalan bisa meningkatkan roda perekonomian daerah. Peningkatan pembangunan pariwisata, juga turut memberikan porsi besar dalam pendapatan di bidang pajak, seperti di Kabupaten Badung, Bali.

Otonomi daerah menyebabkan banyak daerah berlomba-lomba memekarkan daerah mereka dengan harapan bisa mendapatkan dana yang besar kemudian berusaha secara mandiri untuk bisa mengelola dana yang ada dalam rangka melakukan pembangunan. Namun kenyataan. tidak seindah yang diimpikan, sebab sebelum melakukan pembangunan saja dana yang ada sudah habis digunakan untuk membiayai aparatur-aparatur di daerah. Lantas bagaimanakah pembangunan bisa berjalan maksimal, ketika dana yang digunakan saja tidak mencapai separo anggaran APBD. Padahal ketika daerah tidak memiliki kekayaan sumber daya, maka dalam upaya pendorongan pendapatan daerah perlu dilakukan pembangunan dalam rangka mendorong pihak swasta agar mau berinvestasi disana. Namun, berdasarkan data bahwa investasi swasta lebih dari 50% masih terkonsentrasi di Jawa-Bali. Bakan untuk Papua, Nusa tenggara dan Maluku tidak mencapai 1% dari total penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Indonesia.

Kondisi di Indonesia sebenarnya pelaksanaan otonomi sudah lumayan baik. Dimana otonomi berhasil melakukan pemilihan wakil legislatif maupun eksekutif secara langsung di daerah. Kemudian otonomi yang ada juga diikuti dengan desentralisasi fiskal, sebenarnya bisa menjadikan daerahnya memaksimalkan pendapatan yang dimiliki daerahnya. Namun sebelum adanya pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat, maka perlu dilakukan peyerahan tanggaung jawab pertama terhadap pemerintah daerah terlebih dahulu. Pelayanan yang sekiranya memiliki dampak signifikan bagi kebutuhan daerah tersebut perlu di kembangkan, ulai dari didanai oleh pemerintah daerah, kemudian hasilnya juga masuk langsung ke kas daerah.

Kemudian diperlukan bantuan secara teknis kepada pemerintahan daerah. Sebab banyaknya daerah-baerah pemekaran menyebabkan belum banyaknya tenaga terampil dan ahli di bidang administrasi, khususnya daerah di luar pulau Jawa. Sehingga pemerintah harus terus melakukan pemantauan dan pengawasan secara ketat mulai dari keterbukaan, trasparasi, pelaksanaan distribusi anggaran dan sebagainya.

Pemerintah pusat juga harus bisa mengkondisikan keadaan daerah perkotaan dengan pedesaan. Tidak boleh dilakukan penyamarataan sistem dan aturan, sebab keduanya memiliki kemampuan yang berbeda dlama melakukan pendanaan di daerahnya. Selain itu daerah di luar Jawa juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pembanguann yang selama ini terlalu terpusat di daerah Jawa, maka perlu dilakukan prioritas dilakukannya pembangunan di luar Jawa.

Penerapan batasan anggaran yang ketat. Hal ini akan berimplikasi kepada kemampuan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunannya tanpa bantuan dari pemeirntahan pusat. Perlu dilakukannya pengawasan dan arahan terhadap pengeluaran di daerah.

Pemerintah daerah juga harus mematuhi segala aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Dengan adanya kontrol yang penuh terhadap pemerintah daerah maka diharapkan pemerintah daerh bisa memaksimalkan pendapatan serta bisa dilakukannya kntrol terhadap pengeluaran di daerah. Dibutuhkan juga penyederhanaan sistem administrasi. Mengingat desentralisasi saat ini menyebabkan fungsi kewenangan dan fiskal dilakukan sepenuhnya di daerah, maka dibutuhkan penyederhanan sistem administrasi. Salah satunya adalah dalam hal pengurusan izin pendirian usaha oleh pihak swasta. Swasta bisa turut mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun, kenyataannya saat ini memang penanaman modal oleh pihak swasta masih terkonsentrasi di daerah di Jawa, Bali dan Sumatera. Sehingga perlu ada upaya pembangunan berkelanjutan di daerah-daerah tertinggal. Selain itu, pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bisa bersifat lintas batas. Contohnya ketika daerah A berhasil melakukan pembangunan jalan raya demi menunjang sarana fisiknya, maka daerah di sebelahnya juga mendapatkan manfaat dari adanya pembangunan tersebut. Sehingga antara daerah yang berdekatan harus dilakukan upaya pembangunan yang berkesinambungan agar semakin memperkuat perekonomian di daerah.

Namun memang terjadinya disparitas di Indonesia masih menjadi momok menakutkan bagi bangsa ini. Adanya tugas besar baik bagi pemerintah pusat maupun daerah itu sendiri, agar dilakukan kontrol dan pengawasan. Selain itu dibutuhkan kemampuan kreatifitas dan inovasi dari pemerintah daerah agar bisa mengembangkan potensi yang dimiliki daerahnya. Diharapkan pemerintah daerah jangan selalu menggantungkan pendapatan dari bantuan pemerintah pusat, namun dengan adanya desentralisasi maka pemerintah daerah bisa melakukan kerjasama kemitraan dengan pihak swasta agar mau menanamkan investasinya di daerah mereka. Upaya kemitraan ini tetap harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat disana. Sebab memang pada dasarnya swasta selalu melihat keuntungan saja, sehingga slaah satu hal yang bisa di dorong adalah adanya pengembangan potensi pariwisata di daerah. Sebenarnya banyak keindahan alam dan keunikan daerah yang masih belum dikerjakan secara maksimal, yang biasanya memang terbentur dengan kondisi pembangunan yang ada. Sehingga perlu ada prioritas pembangunan sarana fisik di daerah. Sebab dengan pembangunan infrasturktur bisa meningkatkan perekonomian, mulai dari wisata hingga perindustrian.

Terjadinya mark up maupun mark down dana, pada kenyataannya sangat jelas terlihat didalam penyusunan APBD. Namun memang seperti yang dikatakan oleh Profesor Pratikno, bahwa terjadinya black politics yang paling besar bukan hanya didalam proses penyusunan anggara, namun lebih kepada banyaknya dana diluar anggara yang sebenarnya bisa dijadikan pendapatan daerah namun kenyatannya masih menjadi monopoli kelompok atau perseorangan saja.

Seharusnya pemerintah daerah menjadikan desentralisasi sebagai semangat pembangunan daerah dan kearifan budaya lokal, bukan malah sebagai upaya untuk menjadikan diri sebagai raja-raja kecil di daerah. Selain itu semangat pembangunan juga perlu dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, sebab dibutuhkan peran serta masyarakat sebagai pengawas dan transparasi keuangan daerah. Upaya pemerintah dalam membuat aturan dan pengawasan yang ketat dalam transparasi keuangan daerah juga harus dipatuhi oleh semua pemerintah daerah. Aturan harus bisa dijadikan kontrol agar pemerintahan daerah bisa memaksimalkan pelayanan transparasi keuangan publik dan menjadikan daerah yang dimilikinya mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal.

 

Demikian semoga ilmu yang saya dapatkan bisa berguna dan menambah manfaat bagi pembaca sekalian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s